Pancasila Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Tetap Karena Pancasila

Pancasila Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Tetap Karena Pancasila – Orang Indonesia merayakan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Panchasila. Hari ini kita dapat menemukan referensi sejarah tentang “kelahiran” Panchasheela baik dalam sumber/bahan perpustakaan yang berkembang pesat dan media elektronik visual. Namun sayangnya, terkadang kita lupa untuk menelaah tidak hanya sisi “perayaan” dari perayaan kelahirannya, tetapi juga untuk memahami status Panchasheela secara lebih detail. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang menganggap Panchasheela hanyalah sebuah ideologi nasional. Apakah komentar ini benar?

Menurut Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno menyebut Panchasila sebagai filosofi gran de slag atau pandangan hidup rakyat Indonesia. Jadi, Panchasheela memiliki dua nafsu yaitu:

Pancasila Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Tetap Karena Pancasila

Panchasila senantiasa diharapkan dapat menjadi pedoman dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa.

Fungsi, Kedudukan, Dan Makna Lambang Pancasila Yang Perlu Diketahui

B. Panchasheela diharapkan menjadi dasar negara, dalam semua tatanan nasional baik itu hukum, politik, ekonomi atau sosial, masyarakat harus menjadi dasar dan tugas yang mengarah ke Panchasheela.

Sebagai kristalisasi nilai-nilai yang diyakini benar dan dimiliki bangsa Indonesia, Pancasila dibingkai dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber Hukum Dasar Negara.

Panjasila dalam kedudukannya, baik melalui segala sumber hukum maupun Undang-Undang Dasar negara, menjadikan Panjasila sebagai tolak ukur dalam menilai hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan mewujudkan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan penafsirannya dalam batang tubuh UUD 1945.

Sebagai sumber dari semua sumber hukum atau hukum nasional Panchsheela berada di atas konstitusi yaitu Panchsheela berada di atas konstitusi 1945. Jika konstitusi 1945 adalah hukum dasar negara maka konstitusi panchasheela. Prinsip Negara (Persyaratan Dasar).1].

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024

Prinsip fundamental ini memiliki karakter dan posisi yang stabil, kokoh dan tidak berubah bagi negara. Panchasheela tidak dapat diubah atau dihapuskan karena merupakan prinsip dasar. Bung Karno menyebut Panchasila sebagai Tattva Kondungs ​​(fondasi filosofis), pemikiran yang mendalam, dan kemudian membangun di atasnya bangunan “Indonesia yang abadi dan merdeka selamanya”.

Dari segi yuridis formal, Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan perubahan UUD sebagai undang-undang dasar. Tetapi panchasila tetap kuat dan tidak berubah sebagai aturan dasar (etos fundamental) negara. Prinsip Dasar Negara adalah norma-norma yang menjadi dasar konstitusi. Itu sebelum konstitusi.

Panchasheela sebagai prinsip dasar negara diletakkan sebagai fondasi dasar dalam pembentukan negara dan karenanya tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak memperkenankan adanya perubahan Panjasila, karena panjasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau asas hukum nasional di Indonesia. Mengubah Panchaseelam berarti mengubah kebijakan atau kebijakan negara. Jika asas atau dasar negara diubah, maka negara yang dilantunkan sebagai hasil perjuangan para pahlawan nasional dengan sendirinya akan berubah atau tidak karena tidak ada dasar atau yayasan.

Hans Kelsen (1881 – 1973), seorang ahli hukum dan filsuf Austria yang terakhir bekerja di University of Berkeley di Amerika Serikat, dikenal sebagai pencetus teori hukum murni, sebuah gagasan yang dikenal dengan teori Steufenbau. Upaya untuk membuat bangunan hukum. Itu bisa digunakan di mana-mana [2], dan dalam perkembangannya Hans Naviasky (seorang ahli hukum Jerman, seorang “murid” Hans Kelsen) menggambarkan von Stufenfbau der Rechtsordnung dengan doktrin tersebut. Norma dalam negara ini berjenjang dan berjenjang dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, negara memiliki seperangkat norma hukum. Dalam pandangan Kelsen tatanan hukum tertinggi berpuncak pada norma fundamental atau grundnams (norma dasar) yang berbentuk konstitusi, tetapi konstitusi yang dimaksud adalah dalam arti material, bukan konstitusi formal.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Menurut Kelson, norma yang tidak berlaku dari norma lain yang lebih tinggi disebut norma dasar. Semua istilah berlaku untuk istilah dasar yang sama membentuk sistem istilah atau urutan istilah. Protokol dasar yang menjadi sumber utama adalah pengikatan antara semua protokol berbeda yang membentuk seperangkat aturan. Sebuah protokol hanya dapat diuji validitasnya dalam urutan protokol tertentu dengan memeriksa validitasnya dari protokol dasar yang membentuk urutan norma.[3]

Pandangan Kelsen tentang norma dasar kemudian dibenarkan oleh Naviasky, meskipun disebut s sesuai dengan norma dasar. Kepatuhan terhadap norma dasar negara atau norma dasar (basic norm) merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, dan Naviasky menekankan bahwa norma tersebut tidak diciptakan oleh norma yang lebih tinggi, tetapi direncanakan atau ditentukan oleh rakyat. Pengaturannya tergantung pada peraturan hukum di negara tersebut dan di bawahnya. Naviasky juga menegaskan bahwa isi norma dasar negara merupakan dasar bagi perumusan konstitusi atau undang-undang dasar.[4]

Dari pengertian norma dasar menurut Kelsen dan norma dasar negara menurut Naviaski, pancasila merupakan norma dasar yang menjadi dasar segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga memaparkan pola hubungan antar norma melalui teori Steufenbau atau norma hierarkis. Kelson menjelaskan bahwa hubungan antara norma yang mengatur terciptanya norma lain dan norma lain dapat digambarkan sebagai hubungan antara “pengawasan” dan “fondasi”.

Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang tercipta menurut norma tersebut adalah norma yang lebih rendah.[5] Menurut Ahmad Ali, teori Steufenbau Kelsen adalah aturan hukum yang lengkap dari aturan dasar di puncak piramida, lebih jauh ke bawah, lebih beragam dan komprehensif. Semakin tinggi jangka dasarnya, semakin pendek dan semakin rendah, semakin konkret. Dalam prosesnya, apa yang awalnya “harus dilakukan” menjadi “dapat dilakukan”.[6]

Apa Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia? Begini Penjelasannya

Teori etika hierarki Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Naviasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehere. Naviasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis dan bertingkat. Istilah-istilah di bawah ini berlaku, berasal dari, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, kecuali norma yang lebih tinggi disebut norma dasar. Naviasky kemudian mempresentasikan gagasan baru tentang sistem normatif sebagai seperangkat norma.

Menurut Naviasky, kelompok norma dalam suatu negara terdiri dari empat kelompok besar, yaitu: kelompok pertama, norma dasar negara atau norma dasar negara. Kelompok kedua adalah Staatgrundgesetz (Peraturan Dasar/Prinsip Negara). Kelompok ketiga adalah Formal Gazettes (Proceedings). Kelompok keempat adalah Verordnung & Autonome Satzung (Pelaksanaan Peraturan dan Peraturan Otonom).[7]

Berdasarkan pemikiran Kelson dan Naviasky tentang teori Stufenbaugh atau teori tatanan norma, norma dasar negara atau norma dasar dapat dipahami berada di puncak piramida. Saat menggabungkan Panchasila, dapat dikatakan bahwa Panchasila berada di puncak piramida Niyama sebagai prinsip dasar. Dengan demikian Panchasila kemudian menjadi sumber ketertiban hukum atau dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal itu ditegaskan dengan Memorandum DPR-Gotong Royong, kemudian Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 No. Ketetapan MPR no. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR no. IX/MPR/1978.[8] Panjasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Rozlan Saleh, fungsi Panchasheela sebagai sumber segala sumber hukum berarti bahwa Panchasheela ditegakkan:

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Panchasheela sebagai sumber segala sumber hukum kemudian ditegaskan kembali dalam Tap MPR No.1. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan pengaturan hukum. Pasal 1 TAP MPR terdiri dari tiga ayat:

3. Sumber hukum dasar negara termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Maha Esa, Indonesia dan Persatuan Rakyat yang berpedoman pada kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan. Penyelenggaraan UUD 1945 mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan TAP MPR tersebut di atas semakin memperjelas pengertian sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, bahwa sumber hukum (tempat mencari dan mencari hukum) adalah sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Panchasheela sebagai acuan utama untuk membuat segala macam peraturan hukum. Akan tetapi istilah panchasila bukanlah sumber dari segala sumber hukum. Hal ini tidak mengganggu Panchasila sebagai asas fundamental yang memandu semua norma, tetapi tentu saja mengurangi supremasi dan kekuatan mengikat Panchasila dalam tatanan hukum.

Dikatakan demikian karena nilai-nilai Panchasheela seperti pandangan hidup, kewaspadaan, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi memiliki legitimasi yuridis. Secara khusus, sistem hukum modern banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengenal kaidah-kaidah tertulis. Oleh karena itu, salah jika tidak menafsirkan Panchaseelam sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Nilai Dasar Pancasila Dan Contoh Penerapannya

Menariknya, supremasi Panchasheela dalam sistem hukum ditegaskan kembali dalam UU no. 10 Tahun 2004 diundangkan UU. Dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum nasional”. UU kemudian UU no. 12 Tahun 2011 (sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan UU No. 15 Tahun 2019) mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan hal yang sama

Pancasila mempunyai kedudukan sebagai, kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup, sila kedua pancasila mempunyai simbol, kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, jelaskan kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, jelaskan kedudukan pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pancasila sebagai, makalah kedudukan pancasila, jelaskan kedudukan pancasila sebagai ideologi terbuka, apa kedudukan pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pancasila, makalah fungsi dan kedudukan pancasila

Share To

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *